Dekan FH UM-Sumbar: Sekda Bukittinggi Tidak Paham Hukum Perkara UFDK Vs Pemko Bukittinggi, Problemnya Apa Sertipikat Diserahkan?

Hukum478 Views

Bukittinggi – Ada 2 hal yang harus dipahami oleh masyarakat atau yang terkait status quo perkara perdata antara Universitas Fort de Kock dengan Syafri Sutan Pangeran serta Pemko Bukittinggi. Yang pertama, persoalan ini bukan perkara politik suka atau tidak suka dan kedua perkara ini adalah soal perkara kepastian hukum.

Hal ini disampaikan oleh Akademisi Fakultas Hukum UM-Sumbar, Dr. Wendra Yunaldi, SH, MH usai menjalankan aktivitasnya pada Sabtu, (04/05). Menurut Wendra, Pemko Bukittinggi harusnya memahami Putusan Pengadilan Negeri (PN) yang telah dikuatkan oleh Putusan Mahkamah Agung (MA). Yang mana sebelumnya Pemko Bukittinggi selaku Tergugat IV, lalu melanjutkan banding hingga ke tingkat MA selaku Pemohon Kasasi.

Kemudian, berdasarkan pertimbangan hakim atas petitum-petitum yang dimohonkan oleh Pemko Bukittinggi selaku pemohon kasasi di Mahkamah Agung sudah ditolak.

Artinya jelas, kata Ahli Hukum Tata Negara FH UM-Sumbar, Dr. Wendra Yunaldi, SH, MH, bahwa Pemko Bukittinggi adalah bagian dari para pihak yang berperkara diatas objek perkara perdata yang sama antara Universitas Fort de Kock dengan Syafri Sutan Pangeran.

“Ini bukti untuk membantah pernyataan Sekda Bukittinggi bahwa Pemko Bukittinggi bukan para pihak yang berperkara. Artinya Sekda keliru atau tidak paham tentang hukum,” ujar Wendra di ruang kerjanya di UM-Sumbar, Kota Bukittinggi.

Baca Juga  Sekda Pemko Bukittinggi: Tidak Ada Lagi Urusannya dengan UFDK, Sertipikat Aset Pemko Dasarnya AJB Masih Sah

Dalam pemberitaan sebelumnya, Sekda Bukittinggi, Martias Wanto pernah mengatakan bahwa Pemko bukan para pihak. Menurut Martias, pada Kamis lalu, (25/04), hari ini tidak ada urusan Pemerintah dengan For De Kock.

“Siapa yang bilang masih ada, Fort de Kock berurusan dengan Syafri Sutan pangeran, dengan Pemda apa urusannya, tidak ada urusannya,” terang Martias.

“Jadi begini, para pihak diminta untuk melanjutkan PPJB, para pihak ini siapa, Fort de Kock dengan Syafri St. Pangeran, sementara Pemko bukan para pihak. Lalu ada yang mengaku sertipikat kami ditahan oleh Pemko, siapa yang punya sertifikat, Pemko. Lalu apa dasarnya Akta Jual Beli (AJB), berdasarkan putusan bahwa sampai sekarang pengadilan tidak pernah membatalkan Akta Jual Beli (AJB) sebelumnya,” tegas Martias Wanto.

Dekan FH UM-Sumbar, Dr. Wendra Yunaldi SH, MH : Kalau Sekda Bukittinggi tidak paham hukum.

Dr. Wendra Yunaldi SH, MH : Kalau Sekda Bukittinggi tidak paham hukum.

Menyikapi hal tersebut, kata Wendra, bahwa dalam Putusan Pengadilan dinyatakan bahwa Pemko Bukittinggi selaku para pihak atau (pembeli) yang tidak beritikad baik serta tidak layak mendapat perlindungan secara hukum, maka berdasarkan pertimbangan hakim di pengadilan, meminta para pihak untuk melanjutkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) antara Universitas Fort de Kock (UFDK) dengan Syafri Sutan Pangeran sehingga dinyatakan bahwa PPJB masih sah.

Baca Juga  Jaksa Punya Alasan dan Pertimbangan Ajukan Banding 4 Terdakwa Kasus Korupsi Pasar Atas

Artinya, kata Wendra, meskipun tidak dijelaskan secara tertulis dalam putusan, dengan sendirinya AJB batal demi hukum.

“Intinya-kan ditolak semua permohonan kasasi artinya dengan adanya putusan MA, perbuatan atau transaksi yang ada sebelum ada putusan MA, ya tidak sah,” tegasnya.

Dari dokumen, informasi yang saya dapat dari beberapa pihak termasuk dari wartawan, lanjut Wendra, ada berita acara eksekusi, ada kuasa hukum dari Pemko yang ikut tanda tangan sebagai saksi dihadapan panitera Pengadilan Negeri Bukittinggi.

“Artinya secara langsung atau tidak langsung Pemko Bukittinggi menerima eksekusi, mengetahui dan menyetujui perbuatan hukum dihadapannya. Secara administrasi kuat bahwa Pemko menerima. Disini ada kesalahan pemerintah daerah, harusnya Pemko tidak datang atau menolak menandatangani berita acara eksekusi untuk melanjutkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) antara Universitas Fort de Kock (UFDK) dengan Syafri Sutan Pangeran,” jelas Wendra.

Baca Juga  Jaksa Bukittinggi: Betul, Perintah Kejati Sumbar Tindak Lanjut Dugaan Kerugian Negara di Pemko Bukittinggi

Lalu bicara AJB yang dianggap masih sah, tambah Wendra, AJB itu belum memiliki kekuatan perbuatan hukum yang sempurna, kalau belum balik nama di Badan Pertanahan Nasional.

“Ya belum bisa dong, menjadi problem-lah kalau dikatakan AJB itu bagian aset Pemko. Sementara masih dalam problem hukum. Yang dinyatakan aset Pemko itu ketika apa-apa saja yang sudah terdaftar atas nama Pemko Bukittinggi,” tegasnya.

Kemudian kata Wendra, dari media yang saya baca, Sekda Bukittinggi pernah mengatakan tolong carikan kajian atau jalan keluar tanpa ada konsekuensi hukum. Problemnya dimana?

“Serahkan (sertipikat) itu ke eksekutor dalam hal ini panitera pengadilan, selesai. Kekuatan hukum Pemko menjalankan perintah pengadilan. Dia dilindungi oleh putusan pengadilan,” jelasnya.

Lalu, lanjut Wendra, ketika sertipikat itu diserahkan kemudian ada masalah, masalahnya bukan pada Pemko Bukittinggi hari ini.

“Masalahnya, ada pada Pemko Bukittinggi pada saat terjadi jual beli, yang menurut pertimbangan majelis hakim karena tidak hati-hati dan sebagai pihak atau (pembeli) yang tidak beritikad baik serta tidak layak mendapat perlindungan secara hukum,” terang Wendra. (*)

Comment