Jaksa Lirik Potensi Kerugian Negara di Aset Pemko Bukittinggi yang dikuasai UFDK

Hukum277 Views

Bukittinggi – Setelah kurang lebih dari 6 bulan lalu, laporan masyarakat atau pelapor, akhirnya ditindak lanjuti oleh pihak Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat (Kejati Sumbar) melalui Kejaksaan Negeri (Kejari Bukittinggi) terkait dengan adanya potensi kerugian aset negara di Pemerintahan Kota Bukittinggi.

Potensi kerugian aset negara/aset Pemerintah kota Bukittinggi itu muncul akibat adanya Putusan Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia nomor 2108 K/Pdt/2022 yang telah berkekuatan hukum tetap.

Yang mana isi Putusan tersebut menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi Pemko Bukittinggi. Dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) antara Universitas Fort de Kock (UFDK) dengan Syafri Sutan Pangeran terbukti masih berlaku dan belum berakhir.

Yang mana didalam perkara tersebut Pengadilan menyatakan bahwa Pemko Bukittinggi menjadi bagian para pihak yang berperkara dinilai sebagai pembeli yang tidak beritikad baik dan tidak perlu dilindungi secara hukum.

Hal ini disampaikan oleh Young Happy, selaku Pelapor, pada Jumat, (10/05) setelah dirinya memberikan keterangan lanjutan kepada pihak Jaksa Pidana Khusus, Kejari Bukittinggi pada hari Rabu lalu di Kantor Kejari Bukittinggi.

“Dalam keterangan yang saya sampaikan ke Jaksa pada Rabu kemarin bahwa saya menilai Pemko Bukittinggi sudah kehilangan aset dalam bentuk tanah yang saat ini sudah dikuasai UFDK, atas dasar keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Artinya tanah ini sudah punya UFDK,” kata Young Happy.

Seharusnya, lanjut Young Happy, sertipikat yang belum atas nama Pemko Bukittinggi diserahkan saja ke UFDK. Padahal uang yang terima Syafri dari UFDK seharusnya diterima oleh Pemko.

Baca Juga  Ada Apa Pasca Putusan MA, Tanah di Kuasai Fort De Kock Sementara Pemko Bukittinggi Masih Kuasai Sertipikat

“Ya buat apa ditahan-tahan, tidak ada gunanya juga karena aset belum terdaftar, belum sebagai aset Pemko, masih atas nama syafri,” herannya?

“Menurut saya, ini sudah ada potensi dugaan kerugian uang negara disini. Lalu yang kedua, masih diatas tanah yang sama itu dan status tanahnya masih berperkara hukum namun Pemko Bukittinggi melaksanakan tender pembangunan gedung DPRD Bukittinggi, dan sudah ada pemenang tendernya juga,” tegas Young.

Tambah Young Happy, bagi saya ini juga masalah karena sudah keluar uang negara untuk perencanaan pembangunan gedung DPRD yang juga dinilai memiliki potensi kerugian keuangan negara.

“Tapi tidak bisa dibangun karena serah terima dilapangan tidak bisa, ya namanya sedang berperkara masak tender proyek dibuka oleh Pemko, anehkan,” pungkasnya.

“2 laporan itu yang saya sampaikan dalam rangka diminta keterangan oleh Jaksa sebagai Pelapor karena laporan itu sudah 6 bulan lalu saya laporkan ke Kejati Sumbar,” tutup Young Happy.

Sementara itu, Sekda Bukittinggi, Martias Wanto, saat dihubungi melalui saluran telepon beberapa hari lalu, belum memberikan waktu atau tanggapan untuk diwawancarai terkait membahas seputar masalah aset negara.

Sebelumnya, Jurnalis detaksumbar.com pernah meminta waktu melalui chat WhatsApp yang isinya sebagai berikut;
Assalamualaikum Pak Sekda, izin bisuak awak minta waktu wawancara jika tidak sibuk. Kito mungkin perlu juga mendapat penjelasan dari pemerintah/tanggapan lanjutan terkait masalah aset negara.

Bicara tentang aset negara tentu perlu ada kajian, terkait dengan jenis aset negara serta proses administrasinya termasuk ketika pemerintah membeli, mengelola serta bicara melepaskan aset negara.

Sehingga masyarakat juga bisa sedikit-banyak memahami bahwa bicara tentang masalah aset negara, adalah bukan suatu perkara yang mudah dalam proses administrasinya. Apalagi berbicara tentang masalah aset negara yang masuk dalam perkara hukum.
Kiro-kiro kalau lai dak sibuk, awak minta waktu yo pak?

Hingga berita ini ditayangkan, Sekda Martias Wanto belum memberikan respon terkait pembahasan mengenai aset negara kepada pers/media detaksumbar.com.

Terkait dengan perjalanan perkara aset Pemko Bukittinggi Vs Tanah milik UFDK ini, Akademisi Fakultas Hukum UM-Sumbar, Dr. Wendra Yunaldi SH, MH, memberikan tanggapan bahwa sertipikat yang dipegang Pemda itu tidak cukup pemenuhan kekuatan hukumnya hanya karena atas dasar AJB dianggap masih sah.

Kalau berdasarkan UU administratif dan UU Pokok Agraria Tanah, ketika Pemko sudah membeli tanah secara perdata ya milik Pemda, tetapi ketika belum beralih nama pemilik atau secara administrasi pertanahan belum, karena masih tercatat atas nama pemilik tanah yang lama, yaitu Syafri.

“Kami sebagai akademisi hukum membacanya seperti ini, dengan diputuskan oleh Pengadilan bahwa PPJB masih sah dan dilanjutkan, maka perbuatan hukum yang terjadi dibelakangnya secara otomatis batal demi hukum atau tidak sah,” tegas Wendra.

“Apalagi didalam pertimbangan hakim diperkuat bahwa Pemko Bukittinggi sebagai pembeli yang tidak beritikad baik dan tidak perlu mendapat pelindung secara hukum, maka dia tidak punya proteksi hukum terhadap Akta Jual Beli (AJB) yang dimiliki,” tambah Wendra.

Sebelumnya, kata Wendra, saya juga pernah baca di media bahwa Sekda Bukittinggi akan membangun kapan saja di tanah yang sudah dikuasai oleh UFDK.

“Coba bangun sekarang, silahkan anggarkan, berani gak Sekda. Mereka (Pemko Bukittinggi) merasa memiliki tapi tidak bisa menguasai, jangan asal ngomong besar saja, coba bangun sekarang,” heran Wendra?

Nah, langkah hukum yang terbaik untuk Pemko itu, lanjut Wendra, membuat laporan pidana terhadap Syafri karena telah melakukan wanprestasi, karena Pemko telah membeli objek sengketa yang telah diikat dengan perjanjian jual-beli dengan pemberian uang muka antara pemilik tanah dengan UFDK, ya-kan,” ungkapnya.

Begitu juga langkah hukum terhadap UFDK, bahwa akibat sudah dipenuhinya eksekusi penyelesaian PPJB atas dasar putusan pengadilan maka UFDK bisa meminta kembali ke pengadilan tentang eksekusi objek perkara dengan meminta Pemko Bukittinggi untuk menyerahkan sertipikat.

“Atau UFDK bisa gugat perdata terhadap Syafri dan turut Tergugat Pemko Bukittinggi karena tidak mengindahkan Putusan Mahkamah Agung,” pungkasnya. (*)

Comment