Yayasan FDK Punya Kepentingan Tapi Pemko Bukittinggi Lebih Punya Kepentingan Tentang Asetnya

Hukum, Pendidikan807 Views

Bukittinggi – Menyikapi pemberitaan tentang adanya perintah Kejati Sumbar kepada Kejari Bukittinggi untuk menindaklanjuti laporan dugaan kerugian negara di Pemko Bukittinggi terkait dengan Yayasan Fort de Kock (FDK), Pembina Yayasan, Zainal Abidin angkat bicara.

Menurut Zainal Abidin, pada Selasa, (14/05) di Bukittinggi, sebenarnya untuk menyelesaikan masalah tanah Pemko Bukittinggi dengan Yayasan Fort de Kock ini, dikatakan sulit bisa sulit tapi dikatakan mudah bisa mudah.

Sesuai dengan arahan para penegak hukum seperti KPK, Kejaksaan, Kepolisian, BPK maupun BPKP adalah duduk bersama yang dipimpin oleh Pemko Bukittinggi dengan menghadirkan Yayasan Fort de Kock, pemilik tanah, lalu menghadirkan BPN, Kejaksaan, KPK dan BPK.

“Itu saran mereka kalau memang ingin menyelesaikan, tidak ada yang sulit sebenarnya. Kalau memang punya itikad baik,” ujar Pembina Yayasan Fort de Kock.

“Kenapa mereka ikut dihadirkan (BPN, Kejaksaan, KPK dan BPK), untuk melihat celah-celah yang membahayakan bagi semua pihak. Kalau hadir orang-orang itu, terkawal urusannya sesuai aturan yang berlaku, tidak mencederai satu sama lain,” pungkasnya.

Lanjut Zainal, sebelumnya kita sudah melayangkan 2 surat audiensi yang tujuannya duduk bersama untuk mencari penyelesaian, tapi-kan tidak di gubris sampai sekarang. Satu surat ditujukan ke Dinas PUPR, satu lagi surat ditujukan ke Walikota Bukittinggi.

“Kami memang punya kepentingan tetapi Pemko Bukittinggi lebih punya kepentingan terhadap asetnya. Karena kalau asetnya tidak bisa dibuktikan rawan juga, maka untuk pengamanan aset ini harus diselesaikan, memiliki atau melepaskan, harus tuntas,” menurut Zainal.

Baca Juga  Dr. Wendra Yunaldi, SH, MH: Dissenting Opinion Hakim MK Pilpres 2024, Petunjuk Tidak Perlu Ada Bawaslu

“Sampai KPK terkejut dan mempertanyakan kembali apakah sudah dilakukan arahan mereka untuk melakukan pertemuan duduk bersama, tentu saya jawab belum. Barangkali arahan penegak hukum tidak diperlukan oleh Pemko Bukittinggi. Ya namanya penegak hukum hanya sinyalnya yang perlu kita jaga, itu harus dibaca dengan kecerdasan,” kata Zainal.

Sengketa ini sempat masuk ke ranah pengadilan dan menghasilkan Putusan Pengadilan Negeri (PN), lalu Putusan Pengadilan Tinggi (PT) hingga keluar Putusan Mahkamah Agung (MA) dengan nomor 2108 K/Pdt/2022 yang berkekuatan hukum tetap.

Dalam Putusan itu menyatakan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) antara Yayasan Fort de Kock dengan pemilik tanah ber-Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 655 masih sah. Sementara Pemko Bukittinggi masih beranggapan bahwa Akta Jual Beli (AJB) dengan pemilik asal tanah ber-Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 655 juga masih sah.

Problematik atau sengketa ini terkait perkara perdata ini melibatkan para pihak, yakni, Yayasan Fort de Kock (FDK), Pemilik asal tanah (Syafri St Pangeran) dengan Pemerintah Kota Bukittinggi.

Faktanya, atas dasar putusan MA, FDK harus mengeksekusi dengan cara menyelesaikan PPJB dengan pemilik tanah, sehingga akhirnya FDK menguasai tanah perkara dengan pagar pembatas namun tanpa disertai dengan sertipikat. Hal ini disebabkan karena sertipikat masih dikuasai oleh Pemko Bukittinggi atas dasar AJB dengan pemilik asal tanah sebelumnya masih dianggap sah.

Baca Juga  Ada Apa Pasca Putusan MA, Tanah di Kuasai Fort De Kock Sementara Pemko Bukittinggi Masih Kuasai Sertipikat

Dalam pemberitaan media detaksumbar.com sebelumnya, Pemerintah Kota Bukittinggi melalui Sekretaris Daerah, Martias Wanto pernah mengatakan bahwa para pihak diminta untuk melanjutkan PPJB.

“Para pihak ini siapa, Fort de Kock dengan Syafri St. Pangeran, sementara Pemko bukan para pihak. Lalu ada yang mengaku sertipikat-nya ditahan oleh Pemko, siapa yang punya sertifikat, ya Pemko,” ucapnya.

Lanjut Martias, lalu apa dasarnya, Akta Jual Beli (AJB) berdasarkan putusan bahwa sampai sekarang pengadilan tidak pernah membatalkan Akta Jual Beli (AJB) sebelumnya.

Menanggapi hal itu, Pembina Yayasan FDK, Zainal Abidin mempunyai pandangan yang berbeda dengan Sekretaris Daerah Pemko Bukittinggi, Martias Wanto. Satu sisi Pemko Bukittinggi mengatakan bahwa AJB-nya masih sah.

Menurut Zainal, kalau AJB itu bukan sebuah surat keputusan. Lalu kenapa tidak ada kata-kata membatalkan AJB dalam putusan pengadilan, kan begitu ya?

Jadi begini, lanjut Zainal, ya karena sertipikat ini masih atas nama pemilik asal tanah dan belum berganti nama Pemko Bukittinggi. Yang ada sama Pemko hanya AJB, dan AJB bukan sebuah surat keputusan.

“Ya apa yang mau dibatalkan, biasanya yang mau dibatalkan itu adalah surat keputusan. Apakah AJB itu bagian dari sebuah surat keputusan, tidak-lah.
Ini pandangan, penafsiran hukum administrasi yang saya pahami ya,” lugasnya.

Baca Juga  Dekan FH UM-Sumbar: Sekda Bukittinggi Tidak Paham Hukum Perkara UFDK Vs Pemko Bukittinggi, Problemnya Apa Sertipikat Diserahkan?

Tambah Zainal, saya juga belum pernah membaca didalam putusan Pengadilan ada kata-kata tertulis bahwa AJB masih sah. Kalau Pemko mengatakan itu, dari mana kalimat itu lahir-nya?

“Makanya menurut pandangan majelis hakim di Pengadilan tidak ada kata membatalkan AJB. Karena Pengadilan cukup mengatakan bahwa Pemko Bukittinggi merupakan pembeli yang tidak beritikad baik dan tidak perlu dilindungi secara hukum, justru itu yang lebih menguatkan,” tegasnya.

Zainal menambahkan, lalu saya pernah juga baca bahwa Pemko Bukittinggi Pro Pendidikan, dengan alasan tidak mau membongkar gedung Fort de Kock karena sudah ada peringatan ke 3.

“Peringatan ke 3 itu, atas dasar gugatan kami NO (Niet Ontvankelijke Verklaard), padahal kami sudah mengajukan izin bangunan, mereka menolak tidak, mengeluarkan tidak. Izin bangunan adalah kepatuhan hukum administrasi. Padahal kami sudah memiliki Hak Guna Bangunan (HGB), kalau tanah ini tidak kami dirikan bangunan maka akan disita oleh negara. Itu yang harus dipahami semua pihak,” ujarnya.

“Lalu Peringatan ke 3 itupun boleh dilakukan setelah ada surat keputusan Kepala Daerah tentang perintah pembongkaran. Kalau seandainya itu keluar, dengan ucapan bismillah akan kami gugat kembali,” tegas Zainal.

Akhir wawancara Zainal mengatakan, dimana letaknya Pemko Bukittinggi itu Pro Pendidikan? (*)

Comment