Kejari Bukittinggi: Dugaan Kerugian Negara di Pemko Bukittinggi Masuk Tahap Analisa

Hukum2110 Views

Bukittinggi – Hingga kini sudah masuk proses analisa Kejaksaan Negeri (Kejari) Bukittinggi terkait pengumpulan keterangan dan pengumpulan data (pulbaket dan puldata) dari para pihak tentang laporan dugaan kerugian negara di Pemerintah Kota (Pemko) Bukittinggi.

Hal ini terkait dengan adanya laporan masyarakat tentang potensi dugaan kerugian negara terhadap aset Pemko Bukittinggi atas Putusan Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia nomor 2108 K/Pdt/2022 yang telah berkekuatan hukum tetap.

Menurut Kasi Pidsus Kejari Bukittinggi, Dasmer N Saragih SH, MH, pada Rabu, (29/05) diruang kerjanya, bahwa proses pulbaket dan puldata masih jalan dan sudah masuk tahap analisa.

“Sebelumnya dari pihak pelapor, terlapor dan pihak terkait telah diminta keterangan. Yang pasti karena prosesnya masih jalan, proses pulbaket dan puldata dan sekarang sudah masuk tahap analisa,” kata Dasmer.

Baca Juga  Jaksa Lirik Potensi Kerugian Negara di Aset Pemko Bukittinggi yang dikuasai UFDK

Ketika ditanya Jurnalis, siapa-siapa saja dari pihak Pemko Bukittinggi yang sudah diminta keterangan?

Dasmer menjawab, untuk saat ini belum bisa kita publikasi. Pokoknya para pihak baik pelapor, terlapor dan pihak terkait, yang tau kronologinya telah dimintai keterangan.

Lanjut Dasmer, hasilnya akan kita analisa, dan setelah kita dapat hasil analisa, baru akan dilaporkan ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Barat.

“Usulan, pertimbangan kita juga akan disampaikan ke Kejati, namun apakah usulan kita akan diterima atau sependapat Kejati dengan kita, atau Kejati minta diperdalam, semuanya akan kita laporkan ke Kejati,” terangnya.

Tambah Dasmer, pokoknya segera kita laporkan hasil analisa ini ke Kejati Sumbar. Kita tidak bisa memberi target karena banyak hal yang perlu kita selesaikan disini.

Baca Juga  Jaksa Bukittinggi: Betul, Perintah Kejati Sumbar Tindak Lanjut Dugaan Kerugian Negara di Pemko Bukittinggi

Sebelumnya Syafri Sutan Pangeran (pemilik asal tanah) dan termasuk Pelapor Young Happy telah diminta keterangan oleh Tim Seksi Pidana Khusus di kantor Kejari Bukittinggi. Hal ini dijelaskan oleh Kepala Seksi Intelijen (Kasi Intel) Kejari Bukittinggi, Win Iskandar pada Senin lalu, (13/05) di kantor Kejari Bukittinggi.

“Betul ada perintah dari Kejati Sumbar kepada Kejari Bukittinggi karena lokusnya disini maka ditindaklanjuti laporan dugaan kerugian negara itu,” katanya.

Lanjut Win Iskandar, jadi ini-kan proses ya. Lalu kenapa diminta Kejati agar kita untuk menindaklanjuti karena perkaranya berada di wilayah hukum Bukittinggi.

Dugaan potensi kerugian aset pemerintah kota Bukittinggi itu muncul akibat adanya Putusan Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia nomor 2108 K/Pdt/2022 yang telah berkekuatan hukum tetap.

Baca Juga  Sekda Pemko Bukittinggi: Tidak Ada Lagi Urusannya dengan UFDK, Sertipikat Aset Pemko Dasarnya AJB Masih Sah

Yang mana isi Putusan tersebut menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi Pemko Bukittinggi. Dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) antara Universitas Fort de Kock dengan Syafri Sutan Pangeran terbukti masih berlaku dan belum berakhir. Yang mana didalam perkara tersebut Pengadilan menyatakan bahwa Pemko Bukittinggi menjadi bagian para pihak yang berperkara dinilai sebagai pembeli yang tidak beritikad baik dan tidak perlu dilindungi secara hukum.

Hal ini disampaikan oleh Young Happy sebelumnya, setelah dirinya memberikan keterangan lanjutan kepada pihak Jaksa Pidana Khusus, Kejari Bukittinggi pada hari Rabu lalu di Kantor Kejari Bukittinggi. (*)

Comment