|
| Foto Istimewa: Screenshot video beredar aksi Mahasiswa UIN Sjech Djamil Djambek Bukittinggi tolak Gubernur Sumbar.. |
Bukittinggi - Kontroversi opini masyarakat tentang aksi penolakan kehadiran Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi yang dilakukan oleh sejumlah Mahasiswa UIN Sjech Djamil Djambek Bukittinggi saat acara Pengenalan Budaya Akademik Kampus (PBAK) di Aula UIN Bukittinggi terus bergulir di media sosial dan media massa.
Beragam pandangan positif dan negatif masyarakat muncul usai menyaksikan video beredar tentang aksi sejumlah Mahasiswa UIN Sjech Djamil Djambek Bukittinggi yang memperjuangkan konflik agraria di Jorong Pigigah Patibubur, Nagari Air Bangis, Pasaman Barat yang dimotori Presiden Mahasiswa UIN Sjech Djamil Djambek Bukittinggi, Ahmad Zaki dan kawan-kawan, pada Selasa, (22/08).
Seperti yang dikutip dari kolom komentar Instagram bukittinggiku.ig, sejumlah masyarakat menilai bahwa saat kejadian itu mungkin mahasiswa niatnya elok menyuarakan tuntutan masyarakat tapi caranya salah.
Ada juga masyarakat menilai tidak sopan, salah tempat melakukan aksi, kurang tertib, dan lain sebagainya. Namun tidak sedikit masyarakat menilai bahwa setuju dengan semangat mahasiswa yang peduli dengan aksi yang menuntut Gubernur Sumatera Barat segera menyelesaikan konflik agraria di Jorong Pigogah Patibubur, Nagari Air Bangis, Pasaman Barat.
Menyikapi peristiwa tersebut, Ketua Gerakan Pemuda Ka'bah (GPK) Bukittinggi, Ivan Haykel menyampaikan bahwa aksi itu asik, seru dan sudah sepatutnya mahasiswa menyuarakan kepentingan masyarakat.
"Saya selaku mantan aktivis mahasiswa itu hal biasa dalam memperjuangkan hak-hak rakyat dalam hal ini masyarakat air bangis. Ketika ada momentum untuk memperjuangkan aspirasi, ya jangan di sia-siakan, sudah pas itu," ucapnya pada Jumat, (25/08).
Lanjut Ivan, sebaiknya jangan ada pihak-pihak yang reaktif dalam menyikapi aksi tersebut, terutama dari pihak rektorat atau kampus. Seperti ada ancaman mau memberikan sanksi, harusnya bersyukur masih ada mahasiswa yang mau peduli.
"Apa salahnya ada sebagian mahasiswa menuntut Gubernur mumpung ada dilokasi, dan pihak kampus harus tabayun. Lalu mengapa ada rasa malu sehingga pihak kampus harus meminta maaf atas kejadian tersebut, kenapa harus minta maaf. Gubernur itu pejabat kepala daerah loh," tegas Ivan.
Tambahnya, sewajarnya pejabat dikoreksi, dikritik, diberi saran dan kampus adalah lembaga pendidikan yang mengakomodir tentang hal itu.
"Mahasiswa-mahasiswa seperti ini yang harus dipupuk, dan miris lagi ada yang bilang ditunggangi, saya sih meragukan hal itu," tutup Ivan. (*)
