|
| Foto: Rapat Koordinasi PP Muhammadiyah dengan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumbar. |
Bukittinggi - Muhammadiyah ingin mengakselerasi-kan seluruh potensi amal usaha dari semua yang dimiliki sekaligus memperkokoh dan memperluas basis gerakan dakwah yang mengakar sehingga bangsa Indonesia memperoleh pencerahan tentang pandangan-pandangan keislaman Muhammadiyah yakni Risalah Islam yang Berkemajuan.
Hal ini merupakan salah satu inti amanah dari Prof. Dr. Haedar Nashir, M.Si, Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, saat menghadiri Rapat Koordinasi dengan seluruh Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Se-Sumatera Barat pada Jumat malam, (04/11).
Dalam rapat kordinasi yang berlangsung di ruang aula Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat (UM-Sumbar) Kota Bukittinggi, hadir diantaranya Prof. Dr. Haedar Nashir, M.Si, Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Dr. Anwar Abbas MM, MA, Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Dr. Bachtiar M.Ag, Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumbar, Drs. Apris Yaman, MM, Sekretaris Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumbar, Zaitul Ikhlas, Wakil Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumbar, Dr. Riki Saputra, Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Drs. Hansastri MM, Sekretaris Daerah Pemprov Sumbar dan seluruh Pimpinan Wilayah Kabupaten/Kota dan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Provinsi Sumatera Barat.
Lanjut Haedar Nashir, tugas kita semua sebagai Pimpinan dengan 2 gerak simultan ini memperkuat basis amal usaha dan gerakan dakwah ini makin mengintegrasikan Muhammadiyah.
Foto: Pimpinan Pusat Muhammadiyah dalam Rapat Koordinasi.
"Sehingga nasib Muhammadiyah kedepan adalah menjadi tanggung jawab kita semua karena bingkai-bingkai pemikiran dan kerangka dasarnya sudah dibangun oleh pendiri Muhammadiyah," ujar Haedar.
Tambahnya, organisasi Muhammadiyah yang memiliki basis di Indonesia harus dievaluasi jumlah keanggotaan, apakah bertambah atau berkurang. Jangan sampai berkurang, untuk itu, harus seimbang antara pendapat dengan pendapatan.
"Dalam hal menyikapi tahun pemilu saat ini, Muhammad tidak memberikan arahan atau menentukan kepada salah satu calon di pemilihan legislatif dan pemilihan presiden tahun 2024. Hak pilih itu adalah hak bapak-ibu semua untuk menentukan," tegas Haedar.
Dalam kesempatan yang sama, menurut Drs. Apris Yaman, MM, Sekretaris Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumbar bahwa kita mengkonsolidasikan program-program prioritas dari hasil muktamar diantaranya penguatan ideologi berorganisasi.
"Sejauh mana kita menguatkan tentang Risalah Islam yang Berkemajuan dan menyikapi perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara yang sedang memasuki tahun politik, Muhammadiyah tidak menentukan atau mengarahkan pilihan baik pileg maupun pilpres tertentu," ucapnya.
Sementara itu, Gafnel, Ketua Pimpinan Wilayah Kota Bukittinggi, menambahkan Muhammadiyah dalam melakukan amal usaha dan memperluas basis gerakan dakwah selalu dilakukan mandiri.
"Setelah mendengarkan arahan dari Pimpinan Pusat Muhammadiyah dapat berpacu dalam mengembangkan perserikatan ini di bidang pendidikan, ekonomi, kesehatan dan lainnya. Selain itu kita juga akan membuka wakaf berupa uang," katanya.
Lanjut Gafnel, produktifitas dari wakaf uang itu dapat dibagikan atau dibantu ke cabang dan ranting Muhammadiyah.
"Terkait dengan prinsip politik warga Muhammadiyah punya prinsip yang eksklusif. Punya cara yang elegan, sehingga kader-kader Muhammadiyah yang berpolitik tidak terbawa arus," tegasnya. (*)
