Masa Depan Daerah Otonomi Baru (DOB) di Pilkada Kabupaten Agam 2024

Opini1528 Views

Pentas demokrasi mesti berjalin kelindan (berkorelasi) dengan isu-isu tempatan. Karena penulis menyadari sepenuhnya bahwa demokrasi dapat menjadi jalan keluar dari persoalan publik. Maka kita harus memanfaatkan momentum Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) sebagai sarana yang konstitusional dalam mencari jalan keluar daerah tersebut.

Daerah Otonomi Baru (DOB) atau lazim disebut pemekaran daerah (dalam hal ini Kabupaten Agam) berujung pada goresan tinta tanda tangan kepala daerah. Pilkada 2024 menjadi momentum rakyat untuk mempertanyakan komitmen calon kepala daerah yang bakal bersaing di arena pilkada, sejauh mana keseriusan kandidat kepala daerah untuk segera merealisasikan pemekaran tersebut. Kami beranggapan bahwa pemekaran itu baik selama dapat dimanfaatkan untuk akselerasi percepatan pembangunan daerah.

Realitas politik di Kabupaten Agam dalam setiap Pilkada mencerminkan aspek geopolitis, yaitu politik representasi berdasarkan atas wilayah. Jika Bupati berasal dari Agam timur (oud Agam/Agam tuo) maka Wakil Bupati mestinya berasal dari Agam Barat. Hal inilah yang kemudian menjadi ukuran dari para kandidat selama bertahun-tahun untuk maju menjadi calon Bupati Agam. Sehingga politik di Kabupaten Agam kurang dinamis dan cenderung minim gagasan.

Baca Juga  Dengan atau Tanpa DPD RI, Akankah Sumbar Tetap Jadi Provinsi Tertinggal?

Kita mengetahui bahwa politik representasi dapat dinilai berdasarkan beberapa faktor selain unsur geografis. Bisa saja berdasarkan atas basis ideologi ataupun berdasarkan atas profesi maupun usia. Tergantung bagaimana pasangan kandidat dapat mengemas sedemikian rupa sehingga terbangun simpati pemilih di akar rumput.

Tipikal masyarakat Kabupaten Agam, adalah masyarakat agraris. Secara sosiologis masyarakat agraris pada umumnya masih kental dengan solidaritas sosial yang berdasar atas ikatan-ikatan feodalistik. Hal ini berpengaruh pada selera memilih yang bersandarkan atas ikatan-ikatan berupa asal daerah. Gagasan atau substansi program yang hendak ditawarkan paslon bukan lagi menjadi daya tarik orang untuk memilih. Sehingga masa depan daerah dipertaruhkan jika yang terpilih tidak mampu bekerja dengan baik untuk merealisasikan janji kampanye. Itu dampak negatif yang berkorelasi langsung dengan daerah.

Sentimen primordial menjadi aspek utama dalam menentukan pilihan, bukan lagi pada keberpihakan dan rencana kerja masa depan daerah yang hendak dicapai. Jika ini berlangsung terus, maka dapat diperkirakan bahwa masa depan Kabupaten Agam dipertaruhkan untuk periode-periode yang akan datang.

Cita-cita kesejahteraan sosial bagi petani, pemilik keramba, perkebunan, pegiat pariwisata dan kelompok-kelompok masyarakat lainnya tinggal khayalan semata di tangan kepala daerah yang tidak bisa memaksimalkan potensi daerahnya. Karena sekali lagi, memilih hanya berdasarkan atas sentimen primordial seperti asal daerah kandidat dan hal-hal yang tidak substansial.

Baca Juga  Akankah Zainal Abidin Dampingi Marfendi Sebagai Cawawako Bukittinggi?

Maka pada momentum pilkada, penting untuk dicermati siapa saja kandidat yang berkomitmen untuk merealisasikan DOB demi terwujudnya kesejahteraan sosial semesta bagi warga Agam. Penulis optimis bahwa kepala daerah yang berkomitmen pada terwujudnya pemekaran Agam, maka pasangan kepala daerah tidak akan pecah kongsi di jalan seperti yang terjadi pada periode sekarang.

Politik representasi masih menjadi realitas politik hari ini di Kabupaten Agam, maka siapapun kandidatnya mesti menentukan pasangan berdasarkan atas aspek geografis. Dari nama-nama kondang yang bermunculan yang diketahui melalui media, spanduk, baliho, dan kebanyakan nama-nama tersebut adalah berasal dari Agam Timur, besar kemungkinan suara pemilih di Agam Timur akan terbelah.

Potensi pemilih Agam Timur yang terbelah lantaran banyaknya kandidat yang bermunculan, membuka peluang pada tokoh Agam Barat sebagai calon kuat menjadi kepala daerah Agam 2025-2030. Sebut saja H. Syafril Huda, legislator DPRD Sumbar 2019-2024 yang sengaja tidak turun gelanggang pileg karena ingin fokus pilkada. Seorang Syafril Huda, politisi putra asal Tiku yang punya program meningkatkan pendapatan asli Daerah (PAD) dengan mendirikan badan usaha milik Daerah (BUMD) Agam berpeluang jadi BA 1 Agam.

Baca Juga  Benarkah Bukittinggi Butuh Pemimpin Perubahan Yang Kuat?

Maka, jika Kepala Daerah yang terpilih pada akhirnya masih menjadi representasi Agam Barat dan Timur, dan apabila mereka berkomitmen mewujudkan DOB sesegeranya, kemungkinan tidak akan ada konflik kepentingan keduanya. Karena keduanya bakal bekerja untuk kepentingan daerahnya masing-masing.
Nah, inilah kiranya urgensi pada pemilihan kepala daerah 2024, pemilih hendaknya menjatuhkan pilihannya pada kandidat yang berkomitmen kuat mewujudkan pemekaran Kabupaten Agam, dan bukan sekedar gorengan isu belaka.

Tulisan ini bersifat opini yang hanya untuk memantik diskusi di ruang-ruang publik. Masa depan DOB terletak di ujung paku pemilihan pada 27 november 2024 yang akan datang. Semoga mimpi akan menjadi nyata di tangan kepala daerah yang terpilih nantinya.

Penulis Ivans Haykel:
– Pegiat Aktivis
– Pemerhati Sosial dan Politik di Bukittinggi – Agam.

Comment