Dengan atau Tanpa DPD RI, Akankah Sumbar Tetap Jadi Provinsi Tertinggal?

Opini1371 Views

13 Juli yang akan datang akan menjadi “hari besar” bagi calon-calon senator asal Sumatera barat (Sumbar) karena gugatan seorang Irman Gusman, sehingga atas perintah konstitusi, maka Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumbar wajib menyelenggarakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) khusus bagi calon senator di Sumbar.

Dalam sejarah parlemen Indonesia, konon Perwakilan Daerah ditunjuk oleh rezim yang berkuasa melalui Kementerian Dalam Negeri untuk menghuni fraksi utusan daerah di DPR RI. Kemudian diskursus ini berkembang pasca reformasi untuk memisahkan utusan daerah menjadi sebuah lembaga tinggi negara. Laiknya sistem bikameral. Hingga setelah amandemen UUD’45, lahirlah Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI disamping DPR RI. DPD RI dipilih sebanyak 4 orang sebagai wakil dari setiap provinsi.

Bikameral adalah sistem pemerintahan yang badan legislatifnya terdiri dari dua majelis. Bikameral merupakan istilah sistem perwakilan yang terdiri dari dua kamar (chamber), di Indonesia dikenal dengan istilah DPR RI dan DPD RI yang bertujuan untuk mencapai pemerintahan yang baik (good government) serta tercapainya check and balances antara lembaga negara khususnya di lembaga legislatif.

Baca Juga  Benarkah Bukittinggi Butuh Pemimpin Perubahan Yang Kuat?

Untuk apa sih sesungguhnya DPD itu? Pertanyaan simple yang jamak terdengar akhir-akhir ini menjelang PSU. Atau jangan-jangan DPD hanya menjadi ajang sosialita daerah bergaul di Senayan sementara kondisi rakyat daerah masih dalam jebakan praktik riba.

Terkait dengan peran DPD RI dalam upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat daerah, seharusnya dapat lebih berperan. Namun demikian, dengan hadirnya senator-senator handal yang lama malang melintang di percaturan politik nasional, sebut saja seorang Irman Gusman yang pernah menjadi Ketua DPD, Sumbar masih tergolong provinsi yang tertinggal.

Salah satu indikator adalah angka pertumbuhan ekonomi Sumbar pada tahun 2023 yang tidak menyentuh angka 4 persen. Infrastruktur Sumbar tidak terawat, dilihat dari kerusakan jalan provinsi yang katakan saja merata di seantero ranah Minang. Pariwisata yang jalan di tempat, dan hampir dapat dikatakan dengan atau tanpa senator, Sumatera Barat jalan di tempat.

Baca Juga  Masa Depan Daerah Otonomi Baru (DOB) di Pilkada Kabupaten Agam 2024

Seorang senator tidak memiliki dana aspirasi untuk mewujudkan visi kampanyenya, berbeda dengan anggota DPR RI yang melekat kewenangan menyalurkan dana pokok pikiran (pokir) kepada masyarakat.

Begitu pula dengan diundangkannya undang-undang nomor 17 tahun 2022 tentang provinsi sumatra barat, peran legislator asal Sumbar lebih bergaung di publik ketimbang senator yang sedianya harus mengambil peran sentral.

DPD selama yang penulis kenal tidak lebih dari agen sosialisasi empat pilar kebangsaan. Hal mana seharusnya tidak terjadi karena dengan peran sebagai lembaga pengawas pemerintahan. DPD dapat mengambil peran strategis dengan membuka ruang komunikasi kepada pemerintah pusat sekaligus koordinasi dengan pemerintah provinsi agar program-program daerah dapat terwujud dengan maksimal. Kepentingan rakyat diatas segalanya, bukan lagi kepentingan elite ataupun golongan.

Baca Juga  Akankah Zainal Abidin Dampingi Marfendi Sebagai Cawawako Bukittinggi?

DPD bukan lembaga dakwah atau lembaga profesi. Jika ada kandidat yang ingin menjadikan lembaga ini sebagai sarana dakwah, maka siap-saja melangkahi kewenangannya. Karena lembaga ini adalah lembaga yang konkretnya mendakwahi empat pilar kebangsaan kepada masyarakat.

Menilik pada eksistensi selama ini terhadap peran dan fungsi senator Sumbar, apakah akan menjadi pemantik perubahan provinsi ini, ataukah akan begitu-begitu saja? Kegagalan sistemik Sumbar tidak akan terlepas dari peran senator yang tidak maksimal.

Untuk itu, hadirnya masyarakat ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada 13 Juli 2024 mendatang, menjadi salah satu indikator penentu, pentingnya peran perwakilan senator yang akan duduk di kursi Dewan Perwakilan Daerah ke depan. Semoga.

Penulis: Ivan Haykal
Pemerhati Sosial dan Politik kota Bukittinggi.

Comment