Sebenarnya PSU DPD Sumbar dilakukan Tanpa Ada Kampanye

Peristiwa, Politik716 Views

Bukittinggi – Jelang pemungutan suara ulang (PSU) pemilihan umum calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) pada tanggal 13 Juli 2024 di Provinsi Sumatera Barat, Bawaslu kota Bukittinggi menertibkan sejumlah baliho seluruh calon anggota DPD di beberapa fasilitas umum dan beberapa wilayah seputar kota Bukittinggi.

Hal ini berdasarkan Amar Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 03-03/PHPU.DPD-XXII/2024, tentang pelaksanaan PSU Calon anggota DPD dilakukan tanpa melalui kampanye. Keputusan ini berdasarkan gugatan salah satu calon anggota DPD sebagai pemohon yang kemudian dikabulkan oleh MK.

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan pula oleh Ketua MK Suhartoyo pada Senin (10/6/2024), Mahkamah mempertimbangkan seharusnya Termohon (KPU) menindaklanjuti Putusan PTUN Jakarta 600/2023, yaitu mencabut Keputusan KPU 1563/2023 dan selanjutnya menerbitkan keputusan tentang penetapan Pemohon masuk dalam Daftar Calon Tetap (DCT) anggota DPD.

Baca Juga  Evaluasi Bawaslu Bukittinggi, Terungkap Banyak Persoalan Pelaksanaan PSU DPD RI
Foto: Ketua Bawaslu Bukittinggi, Ruzi Haryadi di kantor Bawaslu Bukittinggi.

Menurut Ketua Bawaslu Bukittinggi, Ruzi Haryadi penertiban ini berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 03-03/PHPU.DPD-XXII/2024 yakni memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melakukan pemungutan suara ulang (PSU) pemilihan umum calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Tahun 2024 di Provinsi Sumatera Barat.

“Menurut MK, berkenaan dengan pemungutan ulang suara dilakukan tidak ada kampanye. Sebelumnya sudah kita sampaikan himbauan kepada peserta pemilu termasuk kepada KPU untuk menindaklanjuti penertiban bentuk alat peraga khusus DPD ini,” ucap Ruzi Haryadi, pada Kamis (11/07) di kantor Bawaslu Bukittinggi.

Lanjut Ruzi, sebenarnya kategori kampanye itu umum termasuk pemasangan foto di media massa dan media sosial. Karena itu bagian dari citra diri, itu masuk kategori kampanye. Sebenarnya tidak diperkenankan.

Baca Juga  Bawaslu Bukittinggi Mengumumkan Nama-Nama Panwascam Terpilih

“Kecuali calon anggota DPD itu mengungkapkan suatu pendapat di media tidak masalah. Selama tanpa gambar atau foto, lalu tidak ada unsur ajakan untuk memilih salah satu calon anggota DPD juga tidak masalah,” tegasnya. (*)

Comment