Aksi Mosi Tidak Percaya Terhadap Ketua Berlangsung di Kantor Golkar Bukittinggi

Politik214 Views

Bukittinggi – Buntut tidak ada tanggapan dari Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Sumbar, Khairunas, jajaran Pengurus tingkat Kecamatan dan Kota Partai Golkar Bukittinggi melakukan aksi mosi tidak percaya di Kantor DPD Partai Golkar Bukittinggi terhadap Dedi Chandra, selaku Ketua DPD II Partai Golkar Bukittinggi.

Sebelumnya pada tanggal 26 Februari 2024, sebagian jajaran pengurus DPD Partai Golkar Bukittinggi pernah melayang surat resmi mosi tidak percaya terhadap Ketua DPD II Partai Golkar Bukittinggi, Dedi Chandra atas berbagai permasalahan internal partai Golkar Bukittinggi.

Saat aksi, menurut Ketua Harian DPD Partai Golkar Bukittinggi, Abu Zanar SH, bahwa selama ini dinilai, Ketua DPD II Partai Golkar Bukittinggi, Dedi Chandra telah melanggar Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Golkar, pada Jumat, (10/05).

“Aksi mosi tidak percaya ini akibat tidak adanya tindak lanjut dari Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Sumbar, Khairunas tentang surat tertulis mosi tidak percaya yang telah dilayangkan oleh jajaran Pengurus di tingkat Kecamatan dan tingkat Kota Partai Golkar Bukittinggi, pada 26 Februari 2024. Alhamdulillah hingga saat ini tidak ada tanggapan,” kata Ketua Harian DPD Partai Golkar Bukittinggi.

Ketua Harian DPD Partai Golkar Bukittinggi, Abu Zanar.

Lanjut Abu Zanar, jauh-jauh hari Dedi Chandra sudah kami ingatkan, bahwa perbuatannya sudah melampaui batas sebagai pimpinan partai.

Baca Juga  PKS Bukittinggi Pastikan Usung Marfendi jadi Walikota

Adapun beberapa catatan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Ketua DPD II Partai Golkar Bukittinggi, diantaranya sebagai berikut;
1. Penyelewengan dana saksi pemilu tahun 2024.
2. Tidak pernah melakukan rapat konsolidasi partai semenjak menjabat ketua.
3. Kantor partai dipergunakan untuk homestay ketika acara road race, sehingga tamu yang hadir bercampur antara laki-laki dan perempuan yang tidak cocok di partai Golkar Bukittinggi.
4. DEDI CHANDRA S.H tidak ada lagi pendukung kecuali Sekretaris yang dibuktikan saat penerimaan bakal calon walikota Erman Safar, SH mendaftar pada tahun 2024.
5. Pimpinan Kecamatan tidak pernah dibentuk, kecuali ditunjuk saja bahkan ada yang rangkap jabatan di partai lain.
6. Diduga penggelapan dana hibah bantuan parpol dari Pemda Bukittinggi setiap tahun anggaran.

Tambah, Abu Zanar, Partai Golkar ini bukan milik pribadi, Partai Golkar ini milik kita bersama, pengkaderan.

“Oh mentang mentang kakaknya Walikota, bisa sewenang-wenang saja dia, tidak, kalau dia salah kemanapun akan kami tuntut. Jadi untuk sementara selaku pimpinan kami ambil alih, organisasi tetap berjalan melalui Ketua Harian DPD Partai Golkar Bukittinggi,” ucap Abu Zanar.

Baca Juga  Ini Dia Hubungan Partai Garuda dengan Gerindra

Sementara itu, ditempat berbeda, menyikapi adanya aksi mosi tidak percaya terhadap Dedi Chandra, Sekretaris DPD Partai Golkar Bukittinggi, Hidayat menyampaikan bahwa dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Golkar tidak mengenal adanya mosi tidak percaya terhadap Ketua.

Terkait aksi dan gerakan yang dilakukan oleh mereka yang tidak puas tersebut akan diberikan surat teguran merupakan sanksi yang tertulis dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Golkar. Pemecatan akan dilakukan bila pengurus daerah telah memberikan tiga kali surat teguran.

“Kita akan berikan peringatan pertama. Jadi surat teguran itu adalah sanksi,” tulis Hidayat yang disampaikan melalui pesan singkat WhatsApp, pada Jumat malam.

“Di dalam AD/ART Golkar Tidak ada satupun pasal yang mengatur mekanisme mosi tidak percaya kepada ketua,” ujar Sekretaris DPD Partai Golkar Bukittinggi.

Menurut Hidayat, pernyataan ini adalah pernyataan kami atas nama Ketua dan Sekretaris Partai Golkar Bukittinggi. Dia mengatakan, tidak hanya di Golkar, namun seluruh partai politik tidak mengenal adanya mosi tidak percaya, sebab persoalan partai adalah wilayah internal parpol. Di Golkar sendiri, persoalan partai diselesaikan oleh Mahkamah Partai.

“Dengan demikian, pernyataan mosi tidak percaya yang ditujukan kepada Ketua Dedi Candra tidak sesuai prosedur,” ungkapnya.

Baca Juga  PKS Bukittinggi Dinamis Tentukan Pasangan Calon Kepala Daerah

Dia menyayangkan sejumlah pengurus yang menyatakan mosi tidak percaya tersebut, sebab sepengetahuannya jika ada persoalan selesaikan secara internal partai.

“Silahkan menempuh langkah pelaporan melalui Mahkamah Partai. Biarkan saja Mahkamah Partai yang menilai apakah permohonan yang diajukan melanggar AD/ART atau tidak,” terang Hidayat.

Tambah Hidayat, Partai akan memberi sanksi karena indikasi adanya gerakan yang bertujuan menyudutkan Golkar. Menurut Hidayat, Abu zanar cs telah melakukan pertemuan-pertemuan yang sifatnya penggalangan kekuatan melawan Partai Golkar.

“Ini seolah-olah dia menggalang kekuatan. Itu artinya, dia sudah melakukan politiking terhadap partai, Artinya, penggalangan kekuatan untuk melawan partai tidak boleh terjadi,” tutup Hidayat.

Berbeda dengan Ketua DPD II Partai Golkar Bukittinggi, Dedi Chandra, saat dihubungi melalui saluran telepon kepada detaksumbar.com mengatakan atas aksi yang dilakukan oleh para oknum pengurus Partai Golkar Bukittinggi, maka dirinya akan membuat laporan kepada pihak kepolisian.

“Saya menilai ini sudah mencemarkan nama baik saya, atas aksi yang dilakukan oleh oknum Partai Golkar Bukittinggi maka saya akan mengambil langkah hukum, yakni membuat laporan ke pihak kepolisian,” jawab Dedi singkat. (*)

Comment