Bawaslu Sumbar Monitor Surat Edaran KPU RI Tentang Perpanjangan Jadwal Syarat Dukungan Bapaslon Perseorangan

Politik1307 Views

Bukittinggi – 2 Tim Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dari Provinsi Sumatera Barat melakukan supervisi dan monitoring terhadap 2 Bawaslu di Kabupaten Limapuluh kota dan Bawaslu Kota Bukittinggi terkait perpanjang jadwal verifikasi administrasi (vermin) dokumen syarat dukungan bakal pasangan calon (bapaslon) perseorangan atau jalur independen di Pilkada 2024.

Sebelumnya Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah memperpanjang jadwal vermin dokumen syarat dukungan bapaslon perseorangan atau jalur independen Pilkada 2024 hingga 2 Juni 2024.

Dasar aturan perpanjangan vermin tersebut sesuai dengan Surat Edaran KPU RI nomor 815/PL.02.7-SD/05/2024 yang ditandatangani oleh Ketua KPU RI Hasyim Asy’ari, pada Selasa (28/5). Dalam Surat Edaran menyatakan, bahwa tahapan vermin dokumen syarat dukungan bapaslon perseorangan mengalami penyesuaian jadwal.

Baca Juga  Sosialisasi Pemilih Pemula Dengan SMA dan SMK Se Kota Padang

Hal ini disampaikan oleh Benny Aziz, Kordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Sumbar saat memonitoring di kantor Bawaslu Bukittinggi, pada Jumat, (31/05).

“Di Sumbar hanya ada 2 calon kepala daerah yang mengajukan calon perseorangan yakni di Bukittinggi dan Limapuluh Kota. Jadi Bawaslu Bukittinggi dan Limapuluh Kota sudah menyampaikan himbauan ke KPU terkait surat KPU RI yang dimaksud,” ucap Benny.

Lanjut Benny, kami memastikan Bawaslu Bukittinggi sudah melakukan tugas sebagai pengawasan, pencegahan dan tindakan terkait surat edaran dari KPU RI nomor 815 itu.

“Jadi berdasarkan surat dari KPU RI itu memberikan tambahan waktu, perbaikan, penambahan syarat dukungan bagi bakal pasangan calon perseorangan hingga 2 Juni 2024. Dan himbauan itu sudah dilakukan oleh Bawaslu Bukittinggi ke KPU Kota Bukittinggi,” pungkasnya.

Baca Juga  PKS Bukittinggi Dinamis Tentukan Pasangan Calon Kepala Daerah

Pada kesempatan ini, Bawaslu Sumbar menurunkan 2 Tim ke Bawaslu Limapuluh Kota dan Bawaslu Bukittinggi untuk melakukan himbauan.

“Himbauan itu adalah bentuk-bentuk upaya pengawasan, pencegahan dan tindakan dari Bawaslu untuk meminimalisir potensi friksi-friksi yang akan terjadi dilapangan dalam pemilihan kepala daerah serentak,” tutup Kordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Sumbar. (*)

Comment