|
| Foto Istimewa: Screenshot video aksi mahasiswa UIN Sjech Djamil Djambek Bukittinggi yang beredar di media sosial. |
Bukittinggi - Masih seputar pro-kontra opini masyarakat tentang aksi penolakan kehadiran Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi yang dilakukan oleh sejumlah Mahasiswa UIN Sjech Djamil Djambek Bukittinggi, salah seorang Praktisi Hukum Bukittinggi, Heri Tito menyikapi bahwa output dari Perguruan Tinggi harusnya tetap mendukung apa yang diperjuangkan mahasiswa.
Menurut Tito, Praktisi Notaris Kota Bukittinggi menambahkan ketika mahasiswa menyuarakan kepentingan masyarakat dengan literasi yang tajam, tetap back-up mahasiswa seperti ini. Apa lagi dia adalah pimpinan di elemen mahasiswa, Presiden Mahasiswa.
"Dalam dunia otonomi kampus kedudukan antara Rektorat, Dekanat dengan Presiden Mahasiswa, mereka sejajar karena dia dipilih secara demokrasi dan berafiliasi dengan BEM Sumatera Barat," pungkasnya pada Jumat, (25/08).
Ketika perjuangan itu untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat, lanjut Tito, ya wajar didukung. Ini-kan amar ma'ruf artinya menyuruh orang berbuat baik, sementara nahi munkar artinya melarang orang berbuat yang jahat.
Kata Tito, harus kita hargai kebebasan invidu mahasiswa ini, mereka ini kan sudah dewasa. Yang saya lihat orasinya masih debatebel kalau kita bicara adab.
"Menurut saya masih wajarlah, tidak ada maki-maki cuma caranya agitasi, propaganda itu biasa dalam dunia aktivis, memanfaatkan momen itu cara yang cerdas dilakukan Zaki selaku Presiden Mahasiswa," ungkapnya. (*)
