|
| Foto: Proyek stasiun lambuang di Bukittinggi. |
Bukittinggi - Menyikapi panggilan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Bukittinggi oleh Ditreskrimsus, Polda Sumbar terhadap pembangunan Stasiun Lambuang di Bukittinggi, Anggota DPRD Kota Bukittinggi dari Partai Nasdem, Asril mengatakan kami terus mengawal dan berkoordinasi dengan Pemko Bukittinggi tentang semua kegiatan pemerintah.
Dalam rapat-rapat sudah disampaikan oleh Kepala Dinas, terkait ada pergeseran nomenklatur dari rencana awal pembangunan di stasiun lambuang.
"Pada saat itu, DPRD sudah menyampaikan, apakah perlu dokumen-dokumen yang menguatkan tentang pergeseran ini atau tidak," ungkap Asril pada Minggu, (15/10) di Bukittinggi.
Karena lanjut Asril, nomenklatur penampungan pedagang pasar bawah sudah tidak lagi menjadi prioritas. Kemudian, kata Asril, hal ini yang belum dijawab oleh pihak Pemko Bukittinggi dan Pemko akan mempelajari lebih dahulu bagaimana mekanisme yang tepat.
"Apakah diperlukan penguatan dokumen-dokumen pendukung tentang pergeseran ini bisa kita lakukan atau tidak bisa kita lakukan berdasarkan aturan yang berlaku. Semua hal itu sempat disampaikan pada saat rapat-rapat termasuk rapat apbd perubahan tahun ini, sekitar 2 minggu lalu," ujarnya.
Permasalahan ini berawal dari keyakinan Pemko Bukittinggi, pada tahun 2020, melalui Bapak Andre Rosiade (DPR-RI dari Partai Gerindra) bahwa akan ada dana revitalisasi pasar bawah pasca kebakaran dari Pemerintah Pusat.
"Setelah melewati pembahasan rencana strategis Pemko ke DPRD, lalu dibahas panjang lebar, DPRD memprediksi akan banyak persoalan-persoalan yang akan dihadapi. Salah satunya, apakah dana dari pusat akan terealisasi atau tidak, ternyata tidak," pungkasnya.
Selain itu lanjut Asril, diperlukan kegiatan dan dana pendamping untuk pembangunan revitalisasi pasar bawah dan relokasi pedagang pasar bawah. Kalau tidak salah ada anggaran sekitar 3,2 milyar untuk penampungan pasar bawah.
Lalu kata Asril, ternyata Pemko melakukan kontrak dengan PT. KAI yang tujuannya untuk pengerasan di lahan PT. KAI. Kemudian karena dari anggaran itu tidak cukup maka Pemko kembali mengajukan anggaran tahun 2021 untuk buat kios di stasiun, lahan PT. KAI.
"Kira-kira demikian untuk sementara tanggapan dari saya selaku DPRD Bukittinggi," tutup Asril. (*)
